Dilema Redenominasi Rupiah

Beberapa waktu yang lalu bangsa ini sempat di hebohkan oleh isu hangat yang akan di lakukan pemerintah pada mata uang kita dengan melakukan Redenominasi mata uang rupiah.
Sebenarnya apa itu Redenominasi mata uang rupiah ? Apalagi banyak masyarakat yang belum mengenal istilah ini, dan tak jarang ketika mereka di minta mengulangi kembali ucapan tersebut, mereka bakalan belepotan menyebutkannya lantaran belum familernya serta tak pernah ada kata-kata tersebut di benak masyarakat.

Redenominasi atau biasa disingkat Redenom memiliki arti : “Penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih sedikit dengan mengurangi digit angka yang berada di belakangnya, tanpa mengurangi nilai yang melekat pada mata uang tersebut." Sedangkan jumlah digit yang di hilangkan sampai dengan saat ini belum ada jumlah yang pasti, dan hal ini biasanya menyesuaikan kebijakan yang ada di negara yang melakukannya.
Dan hal ini berbeda dengan senering di mana Senering merupakan pemotongan nilai mata uang yang ada, dimana hal ini berdampak langsung pada nilai uang yang melekat pada mata uang tersebut dan berdampak pada berkurangnya daya beli di masyarakat karenanya.

Contoh sederhana Redenominasi nilai mata uang ini yaitu Rp.100.000- menjadi Rp.100,- atau bisa juga dari Rp.50.000,- menjadi Rp.50,- dan sebagainya.

Namun apa maksud dan tujuan Redenominasi ini ?

Salah satu tujuan di adakannya redenominasi nilai mata uang adalah untuk menyederhanakan nilai mata uang yang ada agar lebih efisien dalam melakukan transaksi. Namun selain itu, redenominasi juga bertujuan untuk menyetarakan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia dengan negara maju dan berkembang yang ada.

Sebab jika kita perhatikan tingkat ekonomi negara sangat bergantung pada inflasi dan kurs mata uang rupiah dengan mata uang asing seperti dolar amerika. Maka jika kita mencoba menerawang dampak Redenominasi ini pada masyarakat sesungguhnya akan menimbulkan banyak pertanyaan. Karena pada hakikatnya pelaksanaan Redenominasi tidak akan mempengaruhi harga pasar yang ada, karena daya beli di masyarakat akan tetap sama.

Namun yang menjadi permasalahan besar sampai dengan saat ini, bagaimana merubah kebiasaan masyarakat Indonesia yang telah terbiasa melakukan berbagai kegiatan transaksi dengan nilai mata uang yang ada. Dan Sebuah spekulasi memang harus dilaksanakan dengan bijak sehingga kebijakan serta keputusan yang nantinya keluar tidaklah dirasa sebagai hal yang mendiskriminasi masyarakat terutama kalangan menengah kebawah, walau pada intinya hal tersebut berupaya untuk menstabilkan perekonomian nasional yang ada dan menaikkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kebijakan redenominasi ini belum tentu dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat menengah kebawah. Karena sekali lagi kebijakan ini tidak berdampak pada peningkatan atau pengurangan harga suatu produk, namun hanya menyederhanakan nominal mata uang, jadi sama sekali tidak berefek pada masyarakat.

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana kegiatan ekonomi pasar yang akan mengalami masa-masa transisi atau masa perubahan, dimana masyarakat dan semua elemen termasuk privat dan pemerintah dituntut untuk bisa beradaptasi cepat dalam menyikapi kebiasaan penggunaan mata uang dengan nominal yang baru. Karena hal ini terkait dengan kebiasaan masyarakat maka sosialisai dan penerapan konsep redenominasi haruslah melalui tahapan sistematis yang dapat diterima langsung oleh kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Mengingat luas wilayah Indonesia yang akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mensosialisaikan konsep Redenominasi mata uang rupiah ini.

Namun menyikapi hal seperi ini, jika saya sebagai masyarakat harus berbicara mengenai Redenominasi, maka langkah pengambilan kebijakan Redenominasi mata uang yang akan dilakukan pemerintah sebetulnya belum cocok di terapkan di negara ini, apalagi masih banyak cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, dimana resikonya jauh lebih kecil dari kebijakan Redenominasi yang saat ini sedang di godog oleh para pejabat pemerintah kita di senayan sana. Dan pemerintah disini seharusnya lebih berpikir bijak dan cerdas bukan hanya menuhankan kepintaran serta hawa nafsunya sekedar untuk merealisasikan segenggam ide yang ada di kepalanya.